Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) untuk Periode 2021-2025. Menteri Basuki resmi terpilih secara aklamasi yang disetujui oleh seluruh Pengurus Provinsi yang hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) PODSI Tahun 2021, baik secara virtual maupun tatap muka di Ruang Serbaguna, Kementerian PUPR, Sabtu (27/2/2021).

Hadir pada acara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, dan seluruh pengurus PODSI diantaranya Sekretaris Jenderal PODSI Edy Suyono dan 4 Wakil Ketua Umum PODSI yakni Aan Kurnia, Hari Sidharta, Budiman Setiawan, dan Jarot Widyoko yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Usai terpilih, Menteri Basuki menyampaikan akan menjalankan  kepercayaan seluruh pengurus cabang olahraga dayung sebagai Ketua Umum PB PODSI periode 2021-2025 dengan sebaik-sebaiknya. Menteri Basuki mengatakan akan berupaya mendukung perkembangan olahraga dayung terutama penyediaan sarana latihan olahraga dayung yang sesuai dengan standar internasional.

 “Terima kasih atas kepercayaannya dan terutama dengan mengobservasi dan pengalaman bersama bapak ibu sekalian pada lima tahun belakangan, mudah-mudahan lima tahun kedepan saya bisa melayani bapak ibu dengan lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya.

Kedepan, Menteri Basuki berharap kepengurusan PODSI dapat lebih meningkatkan kekompakan dan kerjasama dalam menjalankan program strategi pembinaan prestasi cabang olahraga dayung. ” Saya ingin mengharapkan kembali kerjasama yang lebih erat kedepan untuk dapat melaksanakan tugas, khususnya menjaga prestasi dan kita upayakan peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga dayung yang lebih baik, sesuai topik Munas Meningkatkan Prestasi Dayung Indonesia Menuju Olimpiade 2032,” tutur Menteri Basuki.

Dalam laporan Kepengurusan PB PODSI periode 2016-2020, Menteri Basuki menyampaikan cabang olahraga dayung telah menorehkan prestasi yang terus meningkat pada ajang di tingkat internasional, salah satunya meraih 10 medali emas dari cabang Rowing, kano/Kayak dan Perahu Tradisional (Traditional Boat Race/TBR) pada Sea Games 2019 di Philipina.

Menpora Zainudin Amali menyampaikan apresiasi yang tinggi atas prestasi cabang olahraga dayung periode 2016-2020. “Secara jujur saya sampaikan dari catatan Pemerintah bahwa PODSI adalah cabang olahraga dengan tata kelola organisasi yang baik. Kemudian kedua, PODSI merupakan cabang olahraga yang tidak merepotkan Pemerintah, khususnya Kemenpora,” tutur Zainudin Amali. (Rls)

Bisniscorner.com – DI tengah Pandemi COVID-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate).

“Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat Pandemi COVID-19. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan  untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Webinar  Indonesian National Committee On Irrigation And Drainage (INACID)/ Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID) , Sabtu (27/2/2021).

Dikatakan Menteri Basuki, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Menteri Basuki mengatakan, food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan Nasional. Dalam pengembangannya, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.

“Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami. Sementara di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering kita fokuskan ke irigasinya menggunakan gun sprinkler. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap melalui webinar ini dapat menjaring pemikiran dan merumuskan solusi untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada pengembangan food estate di berbagai wilayah.

“Pembicara dan peserta dalam webinar yang berasal dari berbagai kalangan diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik atas tantangan mewujudkan pengembangan dan pengelolaan food estate yang berkelanjutan, untuk dilaksanakan di lapangan secara cepat dan akurat mengingat target pelaksanaan food estate hanya 2 tahun. Semoga rumusan rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan pengembangan food estate yang berkelanjutan” tambah Menteri Basuki.

Di samping webinar, akan dilaksanakan Kongres KNI-ID 2021 pada hari minggu 28 Februari 2021. Menteri Basuki berharap pengurus dan anggota dapat memilih ketua yang mampu membawa KNI-ID menjadi organisasi yang profesional dalam menghadapi tantangan pengelolaan dan pembangunan irigasi dan drainase di Indonesia. (Rls)

Bisniscorner.com – Dalam rangka meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air ditargetkan untuk menyelesaikan pembangunan empat bendungan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 yakni Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro. Dari empat bendungan tersebut, Bendungan Tukul telah selesai pembangunannya dan diresmikan oleh Presiden RI pada 14 Februari 2021 lalu.

Pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk memenuhi misi ketahanan pangan dan ketahanan air dalam Program Strategis Nasional Pemerintah yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Ketiga bendungan di Jawa Timur tersebut merupakan bendungan multiguna yang berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber air baku, sumber air daerah irigasi dan juga pembangkit listrik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3/tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar m3/tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.

“Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya  bendungan dan embung/setu untuk penampungan air,” kata Menteri Basuki.

Bendungan kedua yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2021 di Jawa Timur yakni Bendungan Tugu yang pencanangan pembangunannya (groundbreaking) telah dilakukan sejak Januari 2014 lalu dan kini progres pekerjaannya telah mencapai 88,54%. Pembangunan Bendungan Tugu dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya Persero, Tbk dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp 1,9 triliun.

Manfaat Bendungan Tugu untuk mengairi Daerah Irigasi Ngasinan seluas 1.200 Ha dan sumber air baku sebesar 10 liter per detik, pembangkit listrik sebesar 0,4 Megawatt, mereduksi banjir dan pariwisata. Secara teknis bendungan ini memiliki kapasitas tampung 9,3 juta m3. Proses pembangunan Bendungan Tugu telah melalui beberapa tahap studi sejak tahun 1984.

Bendungan selanjutnya adalah Bendungan Bendo berkapasitas tampung 43,11 juta m3 yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektare di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa timur. Selain sebagai layanan irigasi, manfaat lain Bendungan Bendo adalah sumber air baku sebesar 370 liter/detik, reduksi banjir dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 MW.

Bendungan setinggi 71 meter dengan tipe urugan ini membendung Sungai Keyang yang merupakan anak sungai Bengawan Madiun (anak sungai Bengawan Solo). Konstruksi dilakukan sejak tahun 2013 oleh  PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya (KSO) dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,06 triliun dengan progres fisik 91,26%.

Bendungan keempat yang akan dituntaskan pada 2021 di Jawa Timur adalah Bendungan Gongseng yang dibangun mulai 2013 dengan nilai kontrak Rp 569,04 miliar dan progres fisik saat ini 86,85%. Bendungan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro ini memiliki kapasitas tampungan 22,43 juta m3, berfungsi untuk melayani irigasi seluas 6.191 hektare, layanan air baku 300 liter per detik, mereduksi banjir 133,27 meter kubik per detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 0,7 MW.

Selanjutnya terdapat Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur berkapasitas tampung 32,6 juta m3, dengan progres 66,73% yang ditargetkan rampung pada tahun 2022. Setelah selesai konstruksi, semuanya akan dilanjutkan dengan pengisian bendungan (impounding) dengan memanfaatkan intensitas hujan pada musim basah. (Rls)