Connect with us

Breaking News

Kementerian PUPR Bangun Tujuh PSN Irigasi Untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Lewat Pertanian

Published

on

Bisniscorner.com  – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 500.000 hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), tercantum tujuh (7) PSN irigasi yang dikerjakan Kementerian PUPR. Dua dari tujuh PSN irigasi telah selesai yakni pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Umpu Sistem di Provinsi Lampung berupa saluran suplesi sepanjang 6 km dengan luas areal pelayanan 7.500 hektar, dan DI Leuwigoong berupa saluran irigasi primer sepanjang 86 km yang mengairi area potensial seluas 5.313 hektar.

Sementara lima (5) jaringan irigasi PSN lainnya dalam tahap penyelesaian terdiri dari pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur Provinsi Aceh, DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, DI Lematang di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, DI Gumbasa di Kabupaten Sigi dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi DI Baliase di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Aceh, tengah diselesaikan sekaligus dua jaringan irigasi yang totalnya akan mengairi area seluas 21.570 hektar. Pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan telah dimulai sejak akhir 2016 dan progresnya saat ini sudah sekitar 70,21% dengan target rampung pada akhir 2020.

Dengan biaya pembangunan sebesar Rp 225,14 miliar, pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan mencakup pekerjaan saluran primer sepanjang 8 Km dan saluran jaringan sekunder 34 km yang akan mengairi area seluas 3.028 hektar. Pekerjaannya dilakukan oleh kontraktor PT. Selaras Mandiri Sejahtera – PT. Nakhla Sampurna, KSO.

Sementara untuk pembangunan jaringan irigasi DI Lhok Guci yang akan mengairi area seluas 18.542 hektar, saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap II untuk pembangunan saluran sepanjang 10 km dan saluran sekunder sepanjang 812 meter.

Pembangunan tahap II DI Lhok Guci dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya-Jaya Konstruksi, KSO dengan nilai kontrak Rp 255,55 miliar. Saat ini progres konstruksinya sebesar 62,54% dengan target rampung pada akhir tahun 2020.

Tiga PSN irigasi lainnya yakni DI Lematang di Provinsi Sumatera Selatan, DI Gumbasa di Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi DI Baliase di Provinsi Sulawesi Selatan juga diharapkan dapat paling lambat tahun 2021. (Rls)

Breaking News

Resmi Dibuka, Begini Sambutan Gubernur Sultra di Rakor Biro Organisasi

Published

on

Bisniscorner.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi se Sultra dengan tema Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman dan Sejahtera dan Bermartabat,  dibuka oleh Gubernur H Ali Mazi SH di Aula Bahteramas, Senin (27/09/2021).

Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan, capaian penilaian tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) dalam hal penataan kelembagaan dengan kategori sangat tinggi adalah prestasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se Sultra.

“Hal seperti ini hendaknya dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat atas amanah yang dipercayakan kepada kita semuanya,” ungkapnya dihadapan seluruh peserta yang dihadiri dari seluruh Kabupaten Kota se Sultra.

Orang nomor satu di Bumi Anoa ini juga mengaku, kegiatan Rakor ini disambut positif, mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang belum dilaksanakan sebelumnya dan hendaknya dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan saling memberikan masukan positif.

“Dinamika perubahan peraturan kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah sangatlah cepat. Tuntutan adanya birokrasi yang memiliki performace handal adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan. Biro dan Bagian Organisasi merupakan ujung tombak dalam menentukan model serta struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara egektif dan efisien,” akunya.

Dijelaskan Ali Mazi, untuk mewukudkan birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut, juga harus disiapakan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global. “Tugas berat bagi biro dan bagian organisasi untuk merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan tingkat Provinsi ataupun Kabupaten Kota se Sultra,” akunya.

Lebih jauh Ali Mazi mengatakan, Dinamika perubahan peraturan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah cepat. tuntutan adanya birokrasi yang memiliki performance handal adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. biro dan bagian organisasi merupakan ujung tombak dalam menentukan model serta struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

”Seiring dengan semangat reformasi diberbagai bidang kehidupan, dalam tataran aparatur negara juga dilaksanakan reformasi birokrasi. bahwa sesuai dengan grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 diharapkan terbentuk karakter birokrasi kelas dunia yang nantinya bisa menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompleks. tentunya untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global,” katanya.

“Tugas berat bagi biro dan bagian organisasi untuk merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. biro dan bagian organisasi lah yang mengkaji tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Ali Mazi menambahkan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah dari peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 mencakup delapan 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan  dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dari delapan area perubahan tersebut yang menjadi tugas utama dari biro dan bagian organisasi yaitu manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana serta penguatan akuntabilitas,” Imbuhnya.

Sementara Itu, Plt. Karo Organisasi Setda Sultra Adi Yusuf Tamburaka, S.Sos., M.H mengapresiasi Rapat Koordinasi Organisasi Dan Tatalaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara.

Dalam Laporannya, Mantan Penyidik KASN dan Juga Mantan Lurah Palangga itu mengatakan ada 3 hal penting terselenggaranya Rakor ini. “Ada 3 Hal Penting yang harus dibahas bersama-sama untuk menuju perubahan Sultra,” katanya.

“3 hal itu meliputi, Menyamakan Persepsi Penerapan Reformasi Birokrasi Di Daerah Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi, Percepatan Tindak Lanjut Penerapan Kebijakan Pemerintah Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi dan Mendorong Peningkatan Kualitas Penerapan Sakip dan Pelayanan Publik di Daerah,” pungkas Yusuf. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PUPR Siap Laksanakan Arahan Presiden Jokowi untuk Uji Coba Operasional Jembatan Sei Alalak

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuka Jembatan Sei Alalak, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jembatan ini akan dibuka untuk umum sebagai uji coba operasional secara terbatas hingga pelaksanaan peresmian.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja yang juga bertindak selaku Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, sesuai petunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa selama uji coba operasional secara terbatas,  terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati diantaranya jenis kendaraan yang diizinkan hanya untuk kendaraan roda dua dan mobil penumpang, dilarang berhenti dan parkir di atas jembatan, menjaga kebersihan dan ketertiban di area jembatan.

Dikatakan Endra, uji coba operasional secara terbatas dapat dilakukan karena Jembatan Sei Alalak sudah lolos uji laik fungsi struktur jembatan dari Menteri PUPR No.BM.05.03-Mn/1527 tanggal 15 September 2021 dan sudah selesai perbaikan pada tanggal 24 September 2021 kemarin.

“Sebagai tindaklanjut perintah Presiden Jokowi, Jembatan Sei Alalak akan open traffic untuk ujicoba pada Minggu, 26 September 2021 mulai pukul 13.30 WITA,” kata Endra.

Endra mengatakan, demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama masa uji coba operasional, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel telah dan akan terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah dan Dinas Perhubungan Pemerintah setempat untuk pengaturan lalu lintasnya. Diharapkan juga partisipasi masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk membantu menjaga dan memelihara salah satu pembangunan infrastruktur terbaru di Pulau Kalimantan ini.

Jembatan Sei Alalak memiliki kekhususan yaitu pilon jembatannya tunggal dan melengkung ke arah luar. Jembatan tersebut merupakan jembatan cable stayed dengan stuktur melengkung pertama di Indonesia sehingga dalam aspek konstruksi dan pemeliharaannya memiliki kompleksitas tersendiri. Untuk pemantauan dan pemeliharaan Ditjen Bina Marga akan menempatkan sensor-sensor pada beberapa bagian jembatan tersebut.

Jembatan Sei Alalak berlokasi di jalur utama lintas selatan Trans Kalimantan. Keberadaan jembatan tersebut meningkatkan kapasitas jalan lintas selatan sehingga mendukung konektivitas kota Banjarmasin baik ke arah Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur.

Jembatan Sei Alalak dibangun dengan panjang keseluruhan 850 meter yang terbagi menjadi bagian jembatan utama (struktur cable stayed) sepanjang 130 meter, jembatan pendekat (struktur pileslab) sepanjang 295 meter dan oprit jembatan sepanjang 425 meter. Dana pembangunannya menggunakan alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kontrak tahun jamak 2018-2021 senilai Rp272 miliar. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Konstruksi Rampung, Venue Dayung Digunakan Tes Even Jelang Pembukaan PON XX Papua

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan arena olahraga Dayung untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2021. Pembangunan Venue Dayung telah selesai 100% dan sudah dimanfaatkan untuk latihan atlet.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan venue olahraga PON XX dilaksanakan dengan cermat, mulai dari tahap desain, pembangunan, dan pengawasannya dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan yang melibatkan pengawasan dari Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).

“Diharapkan terselesaikannya venue PON tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua saja, namun juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong para anak muda, khususnya atlet-atlet Papua lebih semangat dan berprestasi menjadi juara, baik di kancah nasional maupun internasional,” kata Menteri Basuki yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI).

Arena Dayung dibangun tidak jauh dari Jembatan merah Youtefa yang membentang di atas Teluk Youtefa. Sebelum pelaksanaan PON, Venue Dayung di Papua telah digunakan untuk tes even dan dipastikan bahwa infrastruktur yang dibangun siap digunakan untuk PON Papua.

Pembangunan Venue Dayung diawali dengan pembangunan pengaman pantai berupa reklamasi seluas 19.771 m2 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Ditjen Sumber Daya Air.  Selanjutnya di area reklamasi dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua berupa gudang perahu seluas 1.867 m2 dan menara finish 62,38 m2.

Venue ini memiliki lintasan sepanjang 2.200 meter dan lebar 81 meter (9 lintasan) dengan total luas lintasan 1,7 hektar. Selain itu juga dilengkapi 8 unit penanda jarak, 8 unit pancang penahan, 2 unit obstacle canoe slalom, menara start seluas 14 m2, 2 unit menara pelurus seluas 9 m2, dan menara pantau sebanyak 5 unit seluas 9 m2.

Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, Kementerian PUPR mendapat tugas membangun 3 venue tambahan yakni venue Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan. Pelaksanaan pembangunan Venue Dayung dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) menggunakan biaya APBN sebesar Rp17 miliar dengan masa pelaksanaan Februari 2020 hingga Agustus 2021. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 jam ago

Resmi Dibuka, Begini Sambutan Gubernur Sultra di Rakor Biro Organisasi

Bisniscorner.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi se Sultra dengan tema Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan...

Breaking News9 jam ago

Kementerian PUPR Siap Laksanakan Arahan Presiden Jokowi untuk Uji Coba Operasional Jembatan Sei Alalak

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuka Jembatan...

Breaking News21 jam ago

Konstruksi Rampung, Venue Dayung Digunakan Tes Even Jelang Pembukaan PON XX Papua

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan arena olahraga Dayung untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga...

Breaking News2 hari ago

Mulai Konstruksi, Tol Solo – Yogyakarta – Bandara YIA Kulon Progo Tingkatkan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah memulai pembangunan Jalan Tol...

Breaking News2 hari ago

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama 2020

Bisniscorner.com – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Tahun 2020. Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian...

Breaking News3 hari ago

Warga Manokwari Senang Mendapat Bantuan PSU Berupa Jalan Lingkungan

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau serta nyaman khususnya bagi...

Trending