Connect with us

Breaking News

Menteri PUPR : Protokol Sangat Menentukan Keberhasilan Kegiatan, Harus Fleksibel dan Smart

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan acara Koordinasi Peningkatan SDM Keprotokolan Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (10/6/2021). Acara dengan bentuk talkshow yang dilakukan secara offline dan online ini diadakan demi mengembangkan kemampuan SDM Kementerian PUPR di bidang keprotokolan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa protokol merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu acara.  Menurut Menteri Basuki, sebaik apapun konten suatu acara, jika pelaksanaannya tidak teratur, maka acaranya tidak akan berhasil. Maka semua SDM Kementerian PUPR perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang keprotokolan.

“Tidak hanya menguasai substansi (keprotokolan), tapi juga harus fleksibel dan smart dalam membaca situasi yang terjadi di lapangan,” ujar Menteri Basuki. Menteri Basuki menambahkan bahwa seorang protokol harus bisa mendesain acara yang menarik, tidak bertele-tele, dan bermanfaat.

Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu visi Presiden Joko Widodo yaitu pengembangan SDM. “Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman substansi dan standar tata kelola keprotokolan bagi segenap pelaksana keprotokolan, baik di pusat maupun di daerah,” kata Fatah.

Terdapat 3 narasumber yang mengisi topik acara ini yaitu Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin membahas Keprotokolan Pejabat di Era Pandemi, Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri Akio Alfiano Tamala membahas Keprotokolan Tata Acara Formal, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja membahas Tata Keprotokolan Kementerian PUPR.

Endra menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan protokol di lingkungan Kementerian PUPR yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terutama pada saat pandemi ini, diperlukan juga persiapan tambahan lainnya dikarenakan banyak acara yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline). “Menjalankan acara hybrid tidak lebih mudah dibandingkan dengan dulu (sebelum pandemi), maka kita harus mempunyai skill baru, memiliki inovasi baru, memilih partner acara yang kompeten, menyiapkan peralatan yang memadai dan terkini, serta mengembangkan SOP yang baru,” ujar Endra.

Endra menekankan bahwa koordinasi antara unit organisasi (unor) dan balai di daerah serta atensi terhadap detail diperlukan untuk menyukseskan acara. Protokol harus memastikan Presiden, Menteri, unor, dan balai sudah memiliki level informasi yang sama sebelum pelaksanaan acara agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi di lapangan pada saat Presiden atau Menteri datang ke lokasi. Sedangkan pada saat pelaksanaan acara, protokol harus memastikan acara berlangsung dengan lancar sesuai dengan standar serta mutu kegiatan Kepresidenan serta selalui mempunyai plan b alternatif (dengan alasan cuaca atau perubahan jadwal Presiden mendadak).

Sedangkan Bey menjelaskan keprotokolan untuk acara-acara yang dihadiri oleh Presiden. Bey mengatakan bahwa protokol harus selalu siap sedia mengantisipasi berbagai macam keadaan yang mungkin terjadi di lapangan. Terutama karena agenda Presiden yang padat dan dapat berubah-ubah, sehingga harus selalu siap mengantisipasi segala hal di luar keprotokolan. “Protokol tidak hanya harus menguasai tugasnya, tapi juga bagaimana ia bisa menyukseskan acara tersebut,” kata Bey.

Akio juga ikut menegaskan bahwa protokol seharusnya tidak hanya terpaku pada substansi keprotokolan yang diatur dalam UU Protokol saja, tetapi juga pada hal-hal non yuridis yang mungkin terjadi di lapangan. Akio mengatakan bahwa penanganan hal-hal non yuridis itulah yang menentukan keberhasilan suatu acara. “Di satu sisi mengikuti protokol dan di satu sisi mengikuti spontanitas pemimpin, seni (keprotokolan) adalah bagaimana cara kita toleran mengakomodir kedua hal tersebut,” kata Akio.

Turut hadir pada acara ini yaitu Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo beserta segenap pimpinan tinggi madya dan sekretaris unit organisasi Kementerian PUPR. Para pegawai Kementerian PUPR baik dari unor di Jakarta maupun dari balai-balai di daerah, serta para perwakilan perusahaan mitra kerja PUPR juga turut hadir secara virtual. (Rls)

Breaking News

Hingga Pertengahan Juni 2021, Program Padat Karya Bidang Jalan & Jembatan Sudah Serap 230.007 Tenaga Kerja

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

Salah satu program PKT yang telah dimulai di Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara padat karya tersebut dilakukan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja. “Tercatat hingga pertengahan Juni 2021, realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 2,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 230.007 orang,” ujarnya.

Program PKT Bidang Jalan dan Jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami penambahan jumlah pengangguran akibat dampak Pandemi di daerah-daerah padat penduduk terutama Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sumatera.

Salah satu fokus pekerjaan PKT bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan adalah  kegiatan revitalisasi drainase jalan. Pembenahaan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

Saat ini progres penyaluran anggaran PKT revitalisasi drainase jalan sudah sebesar 73% sebesar Rp 1,02 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan untuk progres penyerapan tenaga kerjanya sudah sebanyak 53.912 orang dari target 59.948 orang.

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat bilamana melintas kendaraan dengan muatan melebihi batas maksimal (tonase).

Total alokasi anggaran PKT sebesar Rp6,69 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk program padat karya rutin jalan sebesar Rp 1,26 triliun, PKT Rutin Jembatan Rp 418 miliar, kemudian juga ada tambahan padat karya yakni padat karya yang berada di dalam kegiatan kontraktual terutama yang terkait dengan paket-paket long segment, nilainya Rp2,79 triliun. 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga meminta khusus kepada operator jalan tol/Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang sudah operasi untuk menggunakan skema padat karya dalam kegiatan operasi pemeliharaan (OP) dengan alokasi anggaran Rp802 miliar yang diperkiraan dapat menyerap 172.167 tenaga kerja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kunker di Jateng, Menteri Basuki Targetkan Pembangunan Rusun Politeknik PU Rampung Tahun Ini

Published

on

Bisniscorner.com –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pembangunan Politeknik PU di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan membangun Rumah Susun (Rusun) untuk menyediakan hunian yang layak bagi mahasiswa Politeknik PU.

“Kami targetkan pembangunan dua tower rumah susun Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang selesai tahun ini,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan kunjungan lapangan di proyek pembangunan Rusun Politeknik PU di Semarang, baru-baru ini.

Pembangunan Rusun Politeknik PUPR mulai dikerjakan pada 31 Maret lalu dengan masa selesai sesuai kontrak pekerjaan 31 Desember 2021. Rusun dibangun oleh kontraktor PT Adhi Karya (persero) dengan anggaran APBN sebesar Rp 112,6 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada kontraktor untuk mempercepat pekerjaan tetapi tetap menjaga mutu dan kualitas bangunan dengan baik.

“Pembangunan Rusun Politeknik PU ini harus diawasi dengan ketat, mulai dari kualitas bangunannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jangan jadikan cepat terbangun saja, tapi kualitasnya harus terjaga dengan baik,”  pesan Menteri Basuki.

Rusun Politeknik PU dibangun 2 tower  di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang terdiri dari 154 unit difungsikan sebagai kamar asrama mahasiswa dan 58 unit ruang publik. Untuk seluruh unit hunian nantinya  dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur, meja belajar, dan kursi belajar.

Menteri Basuki mengatakan adanya pembangunan rusun diharapkan dapat menambah semangat belajar bagi mahasiswa Politeknik PU. Mahasiswa juga bisa tinggal lebih dekat dengan lingkungan kampus. “Kami telah mendesain ruangan kamar  agar nyaman digunakan sebagai asrama dan tempat belajar,” tutur  Basuki. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

JMSI : SKB Pedoman Implementasi UU ITE Bawa Angin Segar Bagi Perusahaan Media Siber

Published

on

Bisniscorner.com – Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melegakan kalangan perusahaan media siber di tanah air.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, dalam keterangannya mengatakan, SKB UU ITE itu ibarat angin segar yang mempertegas posisi hukum karya jurnalistik yang diterbitkan media massa berbasis internet. Selain itu, ini adalah literasi yang berharga sehingga publik dapat membedakan produk pers dan bukan produk pers di platform digital yang semakin menjadi mainstream.

Sebagai wadah perusahaan media siber yang tersebar di seluruh Indonesia, JMSI mengapresiasi penerbitan buku saku pedoman penerapan UU ITE itu.

Buku saku tersebut berisi penjelasan mengenai definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain untuk pasal-pasal yang sering menjadi kontroversi, khususnya Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 28 ayat 2; Pasal 29; dan Pasal 36 UU ITE.

Secara khusus, Teguh Santosa mengapresiasi Pasal 27 ayat 3 huruf L yang memberi kepastian hukum bagi insan pers siber dalam bekerja.

Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi, “Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers 40/1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme UU 40/1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat 3”.

Bagi JMSI yang memiliki visi untuk membangun ekosistem pers nasional yang profesional, pedoman ini memberi kepastian bahwa perusahaan media siber yang bekerja sesuai UU 40/1999 tentang Pers tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Masalah yang berkaitan dengan praktik jurnalistik diselesaikan melalui koridor Dewan Pers.

“Kami mengapresiasi SKB tersebut karena memberi kepastian hukum bagi insan pers di platform digital atau siber,” tegas Teguh dalam keterangan Rabu malam (23/6).

Teguh Santosa tak lupa mengajak perusahaan dan pengelola ruang redaksi media siber, khususnya yang berada di bawah naungan JMSI, untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan.

Sambung Teguh, sudah seharusnya perusahaan media siber mengedepankan berita dan informasi yang konstruktif dan positif, serta jauh dari ujaran kebencian dan informasi bohong atau hoax.

“JMSI hadir untuk merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik di tengah terpaan gelombang digitalisasi informasi dan pemberitaan,” tutup mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.  (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News6 jam ago

Hingga Pertengahan Juni 2021, Program Padat Karya Bidang Jalan & Jembatan Sudah Serap 230.007 Tenaga Kerja

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui...

Breaking News7 jam ago

Kunker di Jateng, Menteri Basuki Targetkan Pembangunan Rusun Politeknik PU Rampung Tahun Ini

Bisniscorner.com –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pembangunan Politeknik PU di...

Breaking News7 jam ago

JMSI : SKB Pedoman Implementasi UU ITE Bawa Angin Segar Bagi Perusahaan Media Siber

Bisniscorner.com – Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu...

Breaking News8 jam ago

Optimalisasi Tracing, Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Saat Ini Tertinggi

Serpongupdate.com – Kota Tangerang mengalami lonjakan angka kasus konfirmasi Covid-19. Sejumlah rumah sakit dan rumah isolasi terkonsentrasi (RIT) dipenuhi pasien...

Breaking News1 hari ago

Herd Immunity di Kota Tangerang Ditargetkan Tercapai Akhir Agustus 2021

Bisniscorner.com – Dalam upaya mencapai kekebalan kelompok ditengah pandemi Covid-19, Pemkot Tangerang melakukan akselerasi-akselerasi. Saat ini vaksinasi massal dibuka untuk...

Breaking News1 hari ago

Kapolres Cilegon Bersama Dandim 0623 Cilegon Sidak PPKM Mikro di Cibeber

Bisniscorner.com – Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono SIk.S.H dan Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Rhomadhon melakukan sidak Posko Penerapan...

Trending