Connect with us

Breaking News

Disperkimta Tangsel Bukukan Ratusan PSU Perumahan

Published

on

Bisniscorner.com – Sebanyak 863 prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, sudah tercatat sebagi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan. Hingga kini, pendataan terus dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) supaya PSU perumahan bisa diserahkan menjadi aset Pemkot Tangerang Selatan sehingga bisa dikelola pemerintah daerah.

Sebagai informasi, pentingnya penyerahan PSU menjamin pemeliharaan atas pengelolaan prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan pemukiman supaya berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Dengan syarat, PSU yang diserahkan dalam kondisi layak.

Tercatat hingga bulan Juni 2020, bagian Aset yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat ada 863 yang telah melakukan serah terima PSU Perumahan dan tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jumlah tersebut merupakan pelimpahan dari Kabupaten Tangerang serta serah terima pengembang dan pengambilan sepihak.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disperkimta Yulia Rahmawati menjelaskan aset PSU yang sudah diserahterimakan dari pengembang ke Pemkot Tnagerang Selatan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dikelola demi kepentingan masyarakat seperti pembangunan fasilitas sosial dan umum, drainase ataupun perbaikan jalan.

”Jadi, PSU yang sudah jadi aset pemerintah bisa dilakukan pembenahan dengan penggunaan anggaran Pemkot, masyarakat dapat melakukan usulan pembangunannya melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Gedung 3 Lantai 7 Kawasan Puspem Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Senin (31/5).

Ia menyatakan PSU merupakan kelengkapan fisik yang merupakan fasilitas dalam lingkungan kawasan sebagai kelengkapan penunjang, yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Ada dua mekanisme yang dilakukan yakni pengembang melakukan serah terima dan pengambil alihan secara sepihak. Untuk serah terima PSU, tahun 2020 sebanyak 9 perumahan dengan luas 14,43 hektar dan 31 Aprli 2021 sebanyak 5 perumahan dengan luas lahan 19,58 hektar. ”selama periode tahun 2020 hingga 31 April 2021 sebanyak 14 pengembang melakukan serah terima PSU dengan total luas lahan kurang lebih 34 hektar,” terang Kepala Bidang Perumahan itu.

”Dan serah terima PSU yang berproses di tahun ini, berjumlah 12 pengembang perumahan dengan total luas lahan 77.149,94 meter persegi. Sedangkan, untuk PSU pengambilan sepihak tahun 2020, sambungnya, ada 26 pengembang dengan luas lahan 72,62 hektar. PSU tersebut sudah tercata di BPKAD.” imbuhnya.

Sementara, Kepala Disperkimta Tangerang Selatan Ade Suprizal menambahkan untuk tahun ini, pihaknya menargetkan pengambilan sepihak sebanyak 223 perumahan terdiri perumahan prioritas pertama dan kedua yakni berjumlah 24 perumahan yang telah berproses pemberkasannya namun diminta perbaikan oleh BPKAD dan pengambilalihan yang tidak tuntas prosesnya pada tahun 2015 dan 2016. Perumahan prioritas ketiga yakni permohonan baru dari warga perumahan tahun 2021 sebanyak 3 perumahan. Dan terakhir, perumahan prioritas ke empat yakni data perumahan yang sudah ditinggalkan oleh pengembang sebanyak 196.

”Tahun ini, target PSU. Sebanyak 223 perumahan bisa diserahkan untuk menjadi aset Pemkot Tangerang Selatan,” singkatnya. (Red)

Breaking News

Hingga Pertengahan Juni 2021, Program Padat Karya Bidang Jalan & Jembatan Sudah Serap 230.007 Tenaga Kerja

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

Salah satu program PKT yang telah dimulai di Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara padat karya tersebut dilakukan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja. “Tercatat hingga pertengahan Juni 2021, realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 2,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 230.007 orang,” ujarnya.

Program PKT Bidang Jalan dan Jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami penambahan jumlah pengangguran akibat dampak Pandemi di daerah-daerah padat penduduk terutama Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sumatera.

Salah satu fokus pekerjaan PKT bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan adalah  kegiatan revitalisasi drainase jalan. Pembenahaan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

Saat ini progres penyaluran anggaran PKT revitalisasi drainase jalan sudah sebesar 73% sebesar Rp 1,02 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan untuk progres penyerapan tenaga kerjanya sudah sebanyak 53.912 orang dari target 59.948 orang.

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat bilamana melintas kendaraan dengan muatan melebihi batas maksimal (tonase).

Total alokasi anggaran PKT sebesar Rp6,69 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk program padat karya rutin jalan sebesar Rp 1,26 triliun, PKT Rutin Jembatan Rp 418 miliar, kemudian juga ada tambahan padat karya yakni padat karya yang berada di dalam kegiatan kontraktual terutama yang terkait dengan paket-paket long segment, nilainya Rp2,79 triliun. 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga meminta khusus kepada operator jalan tol/Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang sudah operasi untuk menggunakan skema padat karya dalam kegiatan operasi pemeliharaan (OP) dengan alokasi anggaran Rp802 miliar yang diperkiraan dapat menyerap 172.167 tenaga kerja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kunker di Jateng, Menteri Basuki Targetkan Pembangunan Rusun Politeknik PU Rampung Tahun Ini

Published

on

Bisniscorner.com –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pembangunan Politeknik PU di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan membangun Rumah Susun (Rusun) untuk menyediakan hunian yang layak bagi mahasiswa Politeknik PU.

“Kami targetkan pembangunan dua tower rumah susun Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang selesai tahun ini,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan kunjungan lapangan di proyek pembangunan Rusun Politeknik PU di Semarang, baru-baru ini.

Pembangunan Rusun Politeknik PUPR mulai dikerjakan pada 31 Maret lalu dengan masa selesai sesuai kontrak pekerjaan 31 Desember 2021. Rusun dibangun oleh kontraktor PT Adhi Karya (persero) dengan anggaran APBN sebesar Rp 112,6 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada kontraktor untuk mempercepat pekerjaan tetapi tetap menjaga mutu dan kualitas bangunan dengan baik.

“Pembangunan Rusun Politeknik PU ini harus diawasi dengan ketat, mulai dari kualitas bangunannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jangan jadikan cepat terbangun saja, tapi kualitasnya harus terjaga dengan baik,”  pesan Menteri Basuki.

Rusun Politeknik PU dibangun 2 tower  di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang terdiri dari 154 unit difungsikan sebagai kamar asrama mahasiswa dan 58 unit ruang publik. Untuk seluruh unit hunian nantinya  dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur, meja belajar, dan kursi belajar.

Menteri Basuki mengatakan adanya pembangunan rusun diharapkan dapat menambah semangat belajar bagi mahasiswa Politeknik PU. Mahasiswa juga bisa tinggal lebih dekat dengan lingkungan kampus. “Kami telah mendesain ruangan kamar  agar nyaman digunakan sebagai asrama dan tempat belajar,” tutur  Basuki. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

JMSI : SKB Pedoman Implementasi UU ITE Bawa Angin Segar Bagi Perusahaan Media Siber

Published

on

Bisniscorner.com – Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melegakan kalangan perusahaan media siber di tanah air.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, dalam keterangannya mengatakan, SKB UU ITE itu ibarat angin segar yang mempertegas posisi hukum karya jurnalistik yang diterbitkan media massa berbasis internet. Selain itu, ini adalah literasi yang berharga sehingga publik dapat membedakan produk pers dan bukan produk pers di platform digital yang semakin menjadi mainstream.

Sebagai wadah perusahaan media siber yang tersebar di seluruh Indonesia, JMSI mengapresiasi penerbitan buku saku pedoman penerapan UU ITE itu.

Buku saku tersebut berisi penjelasan mengenai definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain untuk pasal-pasal yang sering menjadi kontroversi, khususnya Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 28 ayat 2; Pasal 29; dan Pasal 36 UU ITE.

Secara khusus, Teguh Santosa mengapresiasi Pasal 27 ayat 3 huruf L yang memberi kepastian hukum bagi insan pers siber dalam bekerja.

Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi, “Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers 40/1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme UU 40/1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat 3”.

Bagi JMSI yang memiliki visi untuk membangun ekosistem pers nasional yang profesional, pedoman ini memberi kepastian bahwa perusahaan media siber yang bekerja sesuai UU 40/1999 tentang Pers tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Masalah yang berkaitan dengan praktik jurnalistik diselesaikan melalui koridor Dewan Pers.

“Kami mengapresiasi SKB tersebut karena memberi kepastian hukum bagi insan pers di platform digital atau siber,” tegas Teguh dalam keterangan Rabu malam (23/6).

Teguh Santosa tak lupa mengajak perusahaan dan pengelola ruang redaksi media siber, khususnya yang berada di bawah naungan JMSI, untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan.

Sambung Teguh, sudah seharusnya perusahaan media siber mengedepankan berita dan informasi yang konstruktif dan positif, serta jauh dari ujaran kebencian dan informasi bohong atau hoax.

“JMSI hadir untuk merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik di tengah terpaan gelombang digitalisasi informasi dan pemberitaan,” tutup mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.  (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News5 jam ago

Hingga Pertengahan Juni 2021, Program Padat Karya Bidang Jalan & Jembatan Sudah Serap 230.007 Tenaga Kerja

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui...

Breaking News6 jam ago

Kunker di Jateng, Menteri Basuki Targetkan Pembangunan Rusun Politeknik PU Rampung Tahun Ini

Bisniscorner.com –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pembangunan Politeknik PU di...

Breaking News7 jam ago

JMSI : SKB Pedoman Implementasi UU ITE Bawa Angin Segar Bagi Perusahaan Media Siber

Bisniscorner.com – Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu...

Breaking News7 jam ago

Optimalisasi Tracing, Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Saat Ini Tertinggi

Serpongupdate.com – Kota Tangerang mengalami lonjakan angka kasus konfirmasi Covid-19. Sejumlah rumah sakit dan rumah isolasi terkonsentrasi (RIT) dipenuhi pasien...

Breaking News1 hari ago

Herd Immunity di Kota Tangerang Ditargetkan Tercapai Akhir Agustus 2021

Bisniscorner.com – Dalam upaya mencapai kekebalan kelompok ditengah pandemi Covid-19, Pemkot Tangerang melakukan akselerasi-akselerasi. Saat ini vaksinasi massal dibuka untuk...

Breaking News1 hari ago

Kapolres Cilegon Bersama Dandim 0623 Cilegon Sidak PPKM Mikro di Cibeber

Bisniscorner.com – Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono SIk.S.H dan Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Rhomadhon melakukan sidak Posko Penerapan...

Trending