Connect with us

Breaking News

Tingkatkan Kualitas Badan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi untuk Sertifikasi Badan Usaha

Published

on

Bisniscorner.com – Sebagai pembina jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kualitas konstruksi Indonesia. Salah satunya dengan menggelar pelatihan asesor kompetensi pada Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha (ABU) Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Jumat (10/9/2021).

Kegiatan ini  dilaksanakan untuk menciptakan master asesor kompetensi yang bertugas mencetak asesor badan usaha. Sebab ke depannya Sistem Sertifikasi Badan Usaha (SBU) akan dilakukan oleh Lembaga SBU (LSBU) yang telah dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.  Pelatihan berlangsung selama 4 hari pada 10-13 September 2021 dan dilanjutkan dengan uji kompetensi pada 14 September 2021

“Peran asesor kompetensi yang mencetak asesor badan usaha sangat menentukan, agar badan usaha yang kelak akan disertifikasi benar-benar merupakan badan usaha yang berkualitas untuk memajukan sektor jasa konstruksi di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan.

Dikatakan Yudha, pelatihan asesor kompetensi ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk mewujudkan reformasi tata cara sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. “Kita harus melakukan transformasi, dari yang terpusat sekarang dilimpahkan ke masyarakat jasa konstruksi. Ini ide yang sangat baik,” tambah Yudha.

Untuk dapat beroperasi, seluruh kelengkapan struktur LSBU harus mendapat legalitas dan LSBU tersebut harus mendapatkan lisensi dari LPJK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 struktur organisasi LSBU terdiri atas Pelaksana, Pelaksana dan Asesor Badan Usaha. Oleh karenanya diperlukan legalitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk memenuhi kebutuhan dan legalitas asesor badan usaha, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. Kedua, Penetapan PTUK Asesor Badan Usaha Kompetensi dan ketiga pelatihan asesor kompetensi.

Empat kriteria asesor badan usaha yakni  memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha. Ketiga bukan pengurus LPJK dan keempat   bukan bagian dari sekretariat LPJK.

“Tentunya harapan kita bersama penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana dan beroperasi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan,” ungkap Yudha.

Saat ini ada 6 LSBU yang sudah mendapatkan lisensi dari LPJK yakni Lembaga Sertifikasi INKINDO yang dibentuk oleh INKINDO, LSBU Gamana Krida Bhakti yang dibentuk oleh GAPENSI, PT Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional yang dibentuk oleh ASKONAS, PT Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia yang dibentuk oleh GAPEKSINDO, LSBU ASPEKNAS Konstruksi Mandiri yang dibentuk oleh ASPEKNAS, dan PT Bina Mitra Rancang bangun yang dibentuk oleh GAPENRI.

Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis berharap dengan pemberian sertifikasi kompetensi profesi asesor badan usaha dapat diakui secara nasional. “Manfaatnya tentu mereka akan punya bukti legal pengakuan kompetensi sebagai persyaratan operasional LSBU,” terang Azis.

Ketua LPJK Taufik Widjoyono menyatakan tujuan besar dari sertifikasi ini agar konstruksi di Indonesia lebih berkualitas lagi ke depannya.

“Kalau dulu sertifikasi semua di LPJKN, sekarang dilepas ke masyarakat jasa konstruksi. Namun, sekarang LPJK punya tambahan tugas yaitu registrasi dan menyiapkan penilaian. Jadi kalau nanti ada konstruksi yang jeblok atau bermasalah lainnya setelah provisional hand over (PHO) maka itu akan berurusan dengan LPJK,” tutup Taufik. (Rls)

Breaking News

Resmi Dibuka, Begini Sambutan Gubernur Sultra di Rakor Biro Organisasi

Published

on

Bisniscorner.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi se Sultra dengan tema Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman dan Sejahtera dan Bermartabat,  dibuka oleh Gubernur H Ali Mazi SH di Aula Bahteramas, Senin (27/09/2021).

Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan, capaian penilaian tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) dalam hal penataan kelembagaan dengan kategori sangat tinggi adalah prestasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se Sultra.

“Hal seperti ini hendaknya dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat atas amanah yang dipercayakan kepada kita semuanya,” ungkapnya dihadapan seluruh peserta yang dihadiri dari seluruh Kabupaten Kota se Sultra.

Orang nomor satu di Bumi Anoa ini juga mengaku, kegiatan Rakor ini disambut positif, mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang belum dilaksanakan sebelumnya dan hendaknya dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan saling memberikan masukan positif.

“Dinamika perubahan peraturan kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah sangatlah cepat. Tuntutan adanya birokrasi yang memiliki performace handal adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan. Biro dan Bagian Organisasi merupakan ujung tombak dalam menentukan model serta struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara egektif dan efisien,” akunya.

Dijelaskan Ali Mazi, untuk mewukudkan birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut, juga harus disiapakan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global. “Tugas berat bagi biro dan bagian organisasi untuk merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan tingkat Provinsi ataupun Kabupaten Kota se Sultra,” akunya.

Lebih jauh Ali Mazi mengatakan, Dinamika perubahan peraturan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah cepat. tuntutan adanya birokrasi yang memiliki performance handal adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. biro dan bagian organisasi merupakan ujung tombak dalam menentukan model serta struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

”Seiring dengan semangat reformasi diberbagai bidang kehidupan, dalam tataran aparatur negara juga dilaksanakan reformasi birokrasi. bahwa sesuai dengan grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 diharapkan terbentuk karakter birokrasi kelas dunia yang nantinya bisa menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompleks. tentunya untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global,” katanya.

“Tugas berat bagi biro dan bagian organisasi untuk merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. biro dan bagian organisasi lah yang mengkaji tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Ali Mazi menambahkan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah dari peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 mencakup delapan 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan  dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dari delapan area perubahan tersebut yang menjadi tugas utama dari biro dan bagian organisasi yaitu manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana serta penguatan akuntabilitas,” Imbuhnya.

Sementara Itu, Plt. Karo Organisasi Setda Sultra Adi Yusuf Tamburaka, S.Sos., M.H mengapresiasi Rapat Koordinasi Organisasi Dan Tatalaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara.

Dalam Laporannya, Mantan Penyidik KASN dan Juga Mantan Lurah Palangga itu mengatakan ada 3 hal penting terselenggaranya Rakor ini. “Ada 3 Hal Penting yang harus dibahas bersama-sama untuk menuju perubahan Sultra,” katanya.

“3 hal itu meliputi, Menyamakan Persepsi Penerapan Reformasi Birokrasi Di Daerah Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi, Percepatan Tindak Lanjut Penerapan Kebijakan Pemerintah Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi dan Mendorong Peningkatan Kualitas Penerapan Sakip dan Pelayanan Publik di Daerah,” pungkas Yusuf. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PUPR Siap Laksanakan Arahan Presiden Jokowi untuk Uji Coba Operasional Jembatan Sei Alalak

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuka Jembatan Sei Alalak, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jembatan ini akan dibuka untuk umum sebagai uji coba operasional secara terbatas hingga pelaksanaan peresmian.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja yang juga bertindak selaku Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, sesuai petunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa selama uji coba operasional secara terbatas,  terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati diantaranya jenis kendaraan yang diizinkan hanya untuk kendaraan roda dua dan mobil penumpang, dilarang berhenti dan parkir di atas jembatan, menjaga kebersihan dan ketertiban di area jembatan.

Dikatakan Endra, uji coba operasional secara terbatas dapat dilakukan karena Jembatan Sei Alalak sudah lolos uji laik fungsi struktur jembatan dari Menteri PUPR No.BM.05.03-Mn/1527 tanggal 15 September 2021 dan sudah selesai perbaikan pada tanggal 24 September 2021 kemarin.

“Sebagai tindaklanjut perintah Presiden Jokowi, Jembatan Sei Alalak akan open traffic untuk ujicoba pada Minggu, 26 September 2021 mulai pukul 13.30 WITA,” kata Endra.

Endra mengatakan, demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama masa uji coba operasional, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel telah dan akan terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah dan Dinas Perhubungan Pemerintah setempat untuk pengaturan lalu lintasnya. Diharapkan juga partisipasi masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk membantu menjaga dan memelihara salah satu pembangunan infrastruktur terbaru di Pulau Kalimantan ini.

Jembatan Sei Alalak memiliki kekhususan yaitu pilon jembatannya tunggal dan melengkung ke arah luar. Jembatan tersebut merupakan jembatan cable stayed dengan stuktur melengkung pertama di Indonesia sehingga dalam aspek konstruksi dan pemeliharaannya memiliki kompleksitas tersendiri. Untuk pemantauan dan pemeliharaan Ditjen Bina Marga akan menempatkan sensor-sensor pada beberapa bagian jembatan tersebut.

Jembatan Sei Alalak berlokasi di jalur utama lintas selatan Trans Kalimantan. Keberadaan jembatan tersebut meningkatkan kapasitas jalan lintas selatan sehingga mendukung konektivitas kota Banjarmasin baik ke arah Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur.

Jembatan Sei Alalak dibangun dengan panjang keseluruhan 850 meter yang terbagi menjadi bagian jembatan utama (struktur cable stayed) sepanjang 130 meter, jembatan pendekat (struktur pileslab) sepanjang 295 meter dan oprit jembatan sepanjang 425 meter. Dana pembangunannya menggunakan alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kontrak tahun jamak 2018-2021 senilai Rp272 miliar. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Konstruksi Rampung, Venue Dayung Digunakan Tes Even Jelang Pembukaan PON XX Papua

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan arena olahraga Dayung untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2021. Pembangunan Venue Dayung telah selesai 100% dan sudah dimanfaatkan untuk latihan atlet.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan venue olahraga PON XX dilaksanakan dengan cermat, mulai dari tahap desain, pembangunan, dan pengawasannya dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan yang melibatkan pengawasan dari Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).

“Diharapkan terselesaikannya venue PON tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua saja, namun juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong para anak muda, khususnya atlet-atlet Papua lebih semangat dan berprestasi menjadi juara, baik di kancah nasional maupun internasional,” kata Menteri Basuki yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI).

Arena Dayung dibangun tidak jauh dari Jembatan merah Youtefa yang membentang di atas Teluk Youtefa. Sebelum pelaksanaan PON, Venue Dayung di Papua telah digunakan untuk tes even dan dipastikan bahwa infrastruktur yang dibangun siap digunakan untuk PON Papua.

Pembangunan Venue Dayung diawali dengan pembangunan pengaman pantai berupa reklamasi seluas 19.771 m2 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Ditjen Sumber Daya Air.  Selanjutnya di area reklamasi dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua berupa gudang perahu seluas 1.867 m2 dan menara finish 62,38 m2.

Venue ini memiliki lintasan sepanjang 2.200 meter dan lebar 81 meter (9 lintasan) dengan total luas lintasan 1,7 hektar. Selain itu juga dilengkapi 8 unit penanda jarak, 8 unit pancang penahan, 2 unit obstacle canoe slalom, menara start seluas 14 m2, 2 unit menara pelurus seluas 9 m2, dan menara pantau sebanyak 5 unit seluas 9 m2.

Sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, Kementerian PUPR mendapat tugas membangun 3 venue tambahan yakni venue Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan. Pelaksanaan pembangunan Venue Dayung dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) menggunakan biaya APBN sebesar Rp17 miliar dengan masa pelaksanaan Februari 2020 hingga Agustus 2021. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News12 menit ago

Resmi Dibuka, Begini Sambutan Gubernur Sultra di Rakor Biro Organisasi

Bisniscorner.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi se Sultra dengan tema Penguatan Kelembagaan Ketatalaksanaan...

Breaking News7 jam ago

Kementerian PUPR Siap Laksanakan Arahan Presiden Jokowi untuk Uji Coba Operasional Jembatan Sei Alalak

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuka Jembatan...

Breaking News19 jam ago

Konstruksi Rampung, Venue Dayung Digunakan Tes Even Jelang Pembukaan PON XX Papua

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan arena olahraga Dayung untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga...

Breaking News2 hari ago

Mulai Konstruksi, Tol Solo – Yogyakarta – Bandara YIA Kulon Progo Tingkatkan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah memulai pembangunan Jalan Tol...

Breaking News2 hari ago

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama 2020

Bisniscorner.com – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Tahun 2020. Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian...

Breaking News3 hari ago

Warga Manokwari Senang Mendapat Bantuan PSU Berupa Jalan Lingkungan

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau serta nyaman khususnya bagi...

Trending