Connect with us

Breaking News

Marak Guide Gelap di Raja Ampat Papua, HPI : Perlu Ada Aturan Tegas

Published

on

Bisniscorner.com – Siapa yang tidak kenal dengan panorama dan keindahan bawah laut di Kepulauan Raja Ampat (R4) Papua Barat, wisata yang indah menghadirkan 75 % biota laut di dunia ini.

keindahannya menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun dunia bahkan keindahan Raja Ampat dijuluki “Surga yang tertinggal di bumi” namun ditempat terindah itu, kini puluhan pramuwisata lokal yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Raja Ampat resah dengan hadirnya oknum pramuwisata gelap.

Kehadirannya di Kepulauan Raja Ampat dikhawatirkan bukan hanya akan merusak keindahan trumbu karang karena tidak mempunyai standarisasi pengetahuan tentang biota laut dan konservasi, namun juga dapat merusak persaingan harga pramuwisata lokal dan pendapatan retribusi daerah. Dimana saat ini, banyak masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pramuwisata, dibawah naungan perusahaan-perusahan travel lokal.

Namun dewasa ini, iklim usaha travel-travel lokal mulai terganggu akibat adanya travel-travel dan pramuwisata dari luar daerah, utamanya banyak orang asing yang berlibur sambil cari untung.

Hal ini dijelaskan Tommy E. Kharolina selaku Dewan Kode Etik HPI Raja Ampat melalui sambungan telpon, menurutnya kehadiran guide diluar Raja Ampat bahkan sudah marak sejak sebelum pandemi.

“Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada problema mengenai tour guide di Raja Ampat,  kita sebut gelap juga susah karena regulasinya juga belum jelas, kita anggap saja tour guide diluar dari organisasi di Raja Ampat. Karena Raja Ampat kan ada organisasinya, sudah ada travel yang betul betul hidup di Raja Ampat, Sorong dan sekitarnya,” terangnya, Minggu (09/01/2022)

“Tapi seiring berjalannya waktu sering kita ambil contoh seorang traveler yang ikut trip tour, dia bisa ambil nomer telpon boat rental dia bisa ambil owner home stay, merancang biayanya kemudian dibikin tour, tentu itu lebih murah,” sambung Tommy.

Murahnya harga trip pramuwisata di luar pramuwisata lokal disebabkan banyak prosedur yang tidak dilalui diantaranya tidak membayar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan.

“Tentu harga tournya dia itu lebih murah, karena kesatu dia tidak membayar gaji lokal, kedua dia langsung berinteraksi dengan owner-owner resort  atau boat, sedangkan travel lokal itukan dia perlu provit bayar pajak, dia bayar guide lokal dan retribusi juga biaya ini itu, ikut kegiatan dan segala macam dan yang lebih penting,” terangnya.

“Regulasi seperti pembayaran regritrasi, pendaftaran online yang juga diharuskan bayar diving yang domestik dan lokal, mereka gak perlu bayar itu semua, mereka tidak mau mereka  punya harga, mereka lebih murah itu mempersulit travel lokal dan guide lokal, karena mereka tidak menggunakan keduanya ini,” sambung Tomy.

Tommy melanjutkan oknum guide gelap atau pramuwisata diluar HPI Raja Ampat tidak memberikan kontribusi daerah meski belum ada aturan resmi terkait hal itu.

“Kontribusi kalau untuk trip gelap gak ada kontribusinya pada daerah, kontribusinya hanya bayar boat, bayar rumah makan resort dan home stay, mereka tidak bayar pajak di Sorong dan Raja Ampat,” jelasnya.

Kehadiran oknum pramuwisata gelap dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi ekosistem dan biota laut di Kepulauan Raja Ampat karena rata- rata  minim akan  pengetahuan konservasi alam di Raja Ampat.

“Sebagian besar mereka berbasis pada bisnis mereka tidak punya pendidikan konservasi,  mereka hanya bernaluri bisnis mereka tidak akan tau kalau tamu – tamu tidak boleh menginjak karang, tidak  boleh menyentuh binatang biota laut mereka tidak tau bahwa jangan menyarankan tamu mereka membeli kenari, mereka tidak tau lobster juga sudah terbatas mereka yang penting tamu saya happy senang bayar murah nanti dapat lagi, dengan kata – kata saya tidak merusak iyah,” paparnya.

Tommy berharap Pemeritah Daerah Kabupaten Raja Ampat membantu HPI agar lebih tegas membuat aturan dan regulasi tentang pramuwisata atau usaha tour and travel di Raja Ampat terkait kehadiran oknum pramuwisata diluar Raja Ampat, hal ini agar Raja Ampat dapat terus terjaga dan tetap menjadi zona eksklusif.

“Harapan kita sangat berharap pemerintah menbantu kita mempunyai aturan dalam mererapkan regulasi yang jelas dan tegas misal membuat kartu pin, kan bisa neh dibuat tim satgas  di Sorong diperiksa semua yang mau berangkat, ya kalau dari ibukota Waisai tentu bisa dipantau siapa yang berangkat, tapi dari Sorong tidak bisa, karena begitu banyak pelabuhan, mereka bisa lolos dari mana saja, kita harus punya tim satgas dari pemerintah, dari asosiasi dari HPI, anggaplah tim gabungan,” pungkasnya. (H3n)

Breaking News

Kementerian PUPR Lakukan Konstruksi Penanganan Banjir di Ruas Tol Pondok Aren – Serpong

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas jalan tol kepada masyarakat. Salah satunya melalui Konstruksi Penanganan Banjir pada KM 08 di Ruas Tol Pondok Aren – Serpong.

Dioperasikan sejak tahun 1999, Jalan Tol Pondok Aren – Serpong melintasi aliran Sungai Cibenda yang disalurkan melalui saluran air dengan dimensi 2 x 4,5 meter sebanyak 2 unit. Akan tetapi, perubahan tata guna lahan di sekitar Jalan Tol Pondok Aren – Serpong menyebabkan terjadinya perubahan pola aliran sungai Cibenda, sehingga menyebabkan terjadinya genangan yang tercatat terjadi hampir setiap tahun sejak 2019.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bintaro Serpong Damai, tengah melaksanakan beberapa pekerjaan konstruksi.

“Upaya kami melalui beberapa pekerjaan konstruksi yang meliputi peninggian badan jalan setinggi 2 meter pada KM 8, sepanjang 450 meter. Kemudian, melakukan penggantian box culvert menjadi jembatan, membangun kolam retensi sebagai pengendali banjir, dan pembersihan sedimen sungai di area cross drain,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam kegiatan Press Conference di Media Center Kementerian PUPR, Rabu (5/10/2022).

Pekerjaan konstruksi per September 2022 sudah mencapai 31,89%. Pekerjaan tahap I (Arah Jakarta) akan selesai pada Desember 2022 dan pekerjaan tahap II (Arah BSD) akan selesai pada Mei 2023 mendatang yang dilakukan oleh kontraktor dari PT Wijaya Karya.

“Dengan pekerjaan konstruksi  tersebut, diharapkan aliran air sungai dapat menjadi lebih lancar terutama pada saat musim penghujan. Pada lokasi tersebut, juga akan dibangun kolam pengendali banjir yang direncanakan dapat menjadi lokasi penampungan air pada saat hujan terjadi dan mencegah air menggenangi badan jalan,” tambah Kepala BPJT Danang Parikesit yang juga hadir dalam kegiatan Press Conference.

Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan normalisasi dan pembangunan tanggul Sungai Cibenda.

Kementerian PUPR bersama dengan BUJT PT Bintaro Serpong Damai telah melakukan beberapa tindakan antisipasi saat terjadi genangan, yaitu dengan menginformasikan lokasi banjir melalui VMS, pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan tol di gerbang masuk jalan tol, menyediakan U-Turn di jalan tol, dan mengalihkan kendaraan keluar ramp atau akses terdekat.

Di samping itu, Kementerian PUPR dan BUJT PT. Bintaro Serpong Damai juga telah mengarahkan sejumlah petugas dan menambah jumlah personil yang stand by untuk mengkoordinasikan kondisi saat terjadi genangan, menyiagakan pompa eksisting, mobile pompa, dan pompa submersible pada lokasi rawan banjir, pembersihan sedimentasi pada lokasi crossing Sungai Cibenda serta memberikan informasi informasi cuaca dan suhu kepada pengguna jalan tol melalui mobile app BPJT info yang terintegrasi dengan portal BMKG.

Turut hadir dalam kegiatan Press Conference tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan PUPR Endra S. Atmawidjaja, Perekayasa Utama Sumber Daya Air Arie Setiadi, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri, Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo dan Purwoto, Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar Resmi Operasionalkan Flyover Kopo Pada 1 Oktober 2022

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah memastikan kesiapan dan kemantapan Flyover Kopo sebagai upaya mengurai kemacetan arus kendaraan yang kerap terjadi di persimpangan Kopo, Cibaduyut dan Pasir Koja di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Operasionalisasi flyover sepanjang 1,3 kilometer tersebut secara resmi dibuka untuk umum pada Sabtu (1/10/2022) oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan dengan beroperasinya Flyover Kopo diharapkan dapat mengatasi kepadatan lalu lintas di area Kopo dan sekitarnya serta mempersingkat waktu tempuh bagi kendaraan yang lewat.

“Daerah ini sangat padat khususnya pada pagi hari saat jam berangkat kerja. Dengan adanya flyover ini bisa menghemat waktu yang sebelumnya 30 menit sekarang kalau lancar mungkin hanya satu menit,” kata Hedy.

Flyover Kopo membentang di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Kopo yang merupakan jalur utama bagi para komuter untuk wilayah Cimahi-Bandung serta penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Hedy Rahadian menambahkan, selain bangun fisik flyover sepanjang 1,3 kilometer, Ditjen Bina Marga melalui BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat juga melakukan pelebaran Jalan Soekarno-Hatta sisi selatan sepanjang 1,7 kilometer. Flyover Kopo memiliki kapasitas 4.000 kendaraan per jam untuk kedua arahnya.

Pembangunan Flyover Kopo dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan Tbk. Pekerjaan konstruksi flyover mulai dibangun pada November 2021 dan telah selesai September 2022 dengan biaya senilai Rp288 miliar yang dananya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengapresiasi beroperasinya Flyover Kopo sebagai hasil kerja pemerintah pusat guna meningkatkan konektivitas di wilayah Jabar,  khususnya Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jabar menyampaikan terus mendukung proses pembangunan Flyover Kopo salah satunya melakukan pembebasan tanah sejak 2014 dengan total anggaran Rp144 miliar.

Ridwan Kamil juga mengaku mendapat penugasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengerjakan beautifikasi Flyover Kopo dengan penambahan ornamen ikon wilayah daerah setempat. Flyover Kopo  juga akan dihiasi dengan Monumen Cibaduyut, yang terkenal dengan sentra industri sepatu.

“Masukan Pak Menteri PUPR, ada ornamen agar siang hari tidak terlihat terlalu rata, karena flyover ini menggunakan lampu teknologi baru (yang diletakkan) di bawah, sehingga tidak ada lampu vertikal, atas arahan Pak Menteri saya akan coba, tempat ini ( Flyover Kopo) jadi membanggakan secara fungsi dan estetikanya,” kata Ridwal Kamil.

Turut hadir dalam acara pengoperasian Flyover Kopo, Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Wilan Oktavian. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Airin : Dalam Politik di Tanah Air, Wanita Punya Hak yang Sama

Published

on

Bisniscorner.com – Ketua Bidang perempuan DPP Partai Golkar dan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia perpolitikan Tanah Air.

Hal tersebut Ia ungkapkan di hadapan para mahasiswi dalam acara Seminar Pemberdayaan Perempuan bertema “Partisipasi & Eksistensi Perempuan Dalam Perpolitikan Indonesia” yang berlangsung di Aula Madya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (23/9/2022).

“Kesetaraan gender menyatakan bahwa adanya kesejajaran antara pria dan wanita dalam hak dan kewajiban. Serta wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam hak asasi manusia, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing,” ungkap Airin.

Dengan begitu, lanjut Airin, partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan sangatlah penting.

Seperti dirinya yang telah membuktikan dengan keberhasilannya dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah, serta menjabat menjadi Wali Kota Tangsel selama dua periode.

“Ada kemauan untuk ikut dalam kontestasi. Karena ikut kontestasi kan bisa menang bisa kalah,” imbuhnya.

Kemauan itulah yang kini harus digelorakan. Sebab berdasarkan data, keterlibatan kaum perempuan dalam dunia perpolitikan kini masih minim.

“Jumlah anggota DPR RI belum mencapai kuota 30 persen. Sekarang di angka 20,8 persen. Sedangkan jumlah anggota DPRD Provinsi, untuk wilayah Jawa masih sekitar variatif. Tertinggi DKI Jakarta, dengan 21 persen. Lalu yang lain juga fluktuatifnya masih belasan persen,” papar Airin.

Untuk itu, Airin berharap agar dalam kontestasi politik akbar 2024 mendatang, partisipasi kaum perempuan dapat meningkat.

“Mudah-mudahan di 2024 bisa ada tambahan untuk anggota legislatif perempuan dari partai manapun,” harapnya.

Hal Ia ungkapkan bukan tanpa sebab. Menurutnya, keterlibatan kaum perempuan dalam dunia perpolitikan ini dapat juga sekaligus menambah kekuatan dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender di Tanah Air.

“Manfaat legislatif misalnya tentu bisa membawa isu perempuan dalam mengambil keputusan. Kita tahu sebagai anggota DPR fungsi utamanya itu ada tiga, membuat atau merumuskan undang-undang, sebagai penyusunan anggaran, dan tentu fungsi pengawasan terhadap pemerintahan yang berjalan,” terangnya.

Meski begitu, Airin tak menampik, masih saja terdapat perspektif negatif terhadap kepemimpinan seorang perempuan. Hal itulah yang dahulu kerap dirasakan, kala dirinya memimpin kota termuda se-Banten, yang kini telah menjelma sebagai daerah maju di Indonesia.

“Dianggap kurang mandiri, mudah menyerah, kurang tegas, lebih mengedepankan emosi, tidak fokus, ini yang saya alami saat pencalonan kepala daerah. Dari 2010-2015 isu-isu itulah yang timbul dalam diri saya saat saya menjabat sebagai wali kota,” ungkapnya.

Ditambah lagi, dengan adanya tantangan yang terus menghadang para kaum perempuan di bidang perpolitikan ini.

“Seperti adanya dominasi laki-laki, ini masih terjadi. Multi peran di keluarga, kerja dan lingkungan. Tingkat ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” tuturnya.

Namun hal itu semua berhasil Ia tepis dengan keberhasilannya memimpin Tangsel, yang kini telah menjelma sebagai salah satu wilayah maju di Indonesia.

Ia yakin, semua orang dapat melakukan hal seperti yang dilakukannya itu. Sebab, kata Airin, perempuan memiliki kompetensi khusus yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perpolitikan.

“Mampu menjual ide gagasan, mampu membangun kolaborasi karena lebih fleksibel, ketahanan terhadap tantangan dan cobaan, visioner, mampu menjadi pemimpin dan bawahan yang baik, mampu memahami prinsip menegosiasi yang baik, dan mampu mengambil keputusan dengan baik. Upaya yang harus kita lakukan sebagai perempuan, di mana kita harus bisa meningkatkan kualitas kemampuan keilmuan dan pendidikan kita,” terangnya.

Kepada mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Airin pun membocorkan rahasia kesuksesannya dalam dunia perpolitikan yang telah dijalaninya lebih dari satu dekade ini.

Kuncinya, kata Airin, adalah wajib memilih hal yang disukai terlebih dahulu. Dahulu, Airin menyadari menjadi Kepala Daerah adalah passion atau semangat dirinya. Lalu di sisi lain, pendidikan formal juga menjadi faktor yang sangat penting.

“Apa yang kita sukai ketahui dulu, passion apa yang kita sukai. Lalu pendidikan formal adalah batu loncatan agar kita punya ilmu formal dan non formal. Kalau formal sudah dikuasai dan gelar masih diperlukan, ikuti semua itu. Dan setelah itu kalian lihat apa yang menjadi passion. Ikuti itu semua,” ungkap Airin.

“Jadi dengan ilmu yang didapat pilihlah sesuatu yang kalian sukai. Jika sudah kalian sukai maka pelajari semuanya dan coba berkembang,” sambungnya.

Untuk itu, Airin yakin, kesuksesannya ini dapat diikuti oleh siapapun. Bukan hanya dalam dunia perpolitikan, namun juga lainnya. Khususnya bagi para generasi muda.

Pasalnya, generasi milenial saat ini memiliki berbagai keuntungan. Terutama dunia informasi yang kini sangat terbuka.

“Jadi kaum perempuan gak usah ragu kalau ingin menjadi Wali Kota, Bupati, Gubernur. Yuk dari sekarang kalian coba lihat. Tapi kuncinya, mau terus mencari ilmu. Maka kita akan menjadi profesional dalam bidang apapun yang kita pilih,” pungkasnya.

Senada dengannya, Wakil Rektor Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Arif Subhan mengatakan, isu kesetaraan gender ini menjadi persoalan yang cukup laku dibicarakan.

Menariknya, hal itu pun berlanjut dalam isu keterlibatan kaum perempuan di bidang perpolitikan.

“Partisipasi perempuan masih kurang 30 persen. Sehingga isu ini msh sangat relevan untuk dibicarakan. Karena sekaligus juga ingin memberikan inspirasi, wawasan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya ruang-ruang di wilayah publik luas, termasuk perpolitikan,” tandasnya. (Red,)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 jam ago

Kementerian PUPR Lakukan Konstruksi Penanganan Banjir di Ruas Tol Pondok Aren – Serpong

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas jalan tol kepada masyarakat....

Breaking News2 hari ago

Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar Resmi Operasionalkan Flyover Kopo Pada 1 Oktober 2022

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah memastikan kesiapan dan kemantapan...

Breaking News2 minggu ago

Airin : Dalam Politik di Tanah Air, Wanita Punya Hak yang Sama

Bisniscorner.com – Ketua Bidang perempuan DPP Partai Golkar dan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany...

Breaking News2 minggu ago

Perlancar Lalu Lintas ke Sukabumi dan Pelabuhan Ratu, Menteri Basuki: Tol Bocimi Tersambung Sampai Sukabumi Barat Tahun 2024

Bisniscorner.com –  Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melanjutkan kunjungan kerja di Jawa Barat dengan meninjau...

Breaking News2 minggu ago

UMN dan APTIKOM Adakan Rapat Membahas Kurikulum INFOKOM Berbasis OBE

Bisniscorner.com – Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) adakan rapat kerja ke-2 guna membahas...

Breaking News2 minggu ago

Gandeng KPK, Kementerian PUPR Laksanakan Workshop Pengendalian Gratifikasi

Bisniscorner.com  – Dalam rangka meningkatkan upaya untuk pengendalian gratifikasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal menggandeng...

Trending