Bisniscorner.com – Kementerian PUPR berupaya mengatasi peningkatan kebutuhan air serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi di Indonesia dengan mengoptimalkan pengoperasian bendungan. Hal tersebut disampaikan oleh Perekayasa Ahli Utama Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Pertemuan ke-19 The High-level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Jepang, Kamis (21/4/2022).
Arie mengatakan selama
beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami berbagai bencana alam, seperti
banjir besar di DKI Jakarta dan Banten serta Siklon Tropis Seroja yang memicu
arus angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor di 11 kabupaten/kota di
Nusa Tenggara Timur.
“Data hidrologi menunjukkan
bahwa perubahan iklim dan pemanfaatan lahan telah menyebabkan intensitas hujan
harian tinggi serta ketidakseimbangan antara debit maksimum dan minimum sungai
yang besar, sehingga memicu bencana banjir dan kekeringan di berbagai daerah,”
kata Arie.
Untuk mengatasi berbagai
bencana alam tersebut, Kementerian PUPR berupaya mengoptimalkan pengoperasian
bendungan yang ada di Indonesia agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim.
Indonesia saat ini memiliki 248 bendungan yang sudah dibangun dan 33 bendungan
yang sedang dibangun, dimana 70% diantaranya berusia lebih dari 20 tahun.
“Kami bekerja sama dengan BMKG
dan Kementerian Pertanian untuk menerapkan teknologi prediksi curah hujan dan
ketinggian air untuk meningkatkan keakuratan waktu pelepasan air bendungan,
agar kapasitas penyimpanan air hujan dan penyerapan debit masuk menjadi lebih
besar,” ujar Arie.
Data lapangan menunjukkan
bahwa sebagian besar kapasitas bendungan di Indonesia kurang dari 50% aliran
yang masuk per tahun. Artinya jumlah air di bendungan bisa dengan mudah
memenuhi daya tampung bendungan pada awal musim hujan, sehingga tidak ada ruang
tersisa untuk menyerap debit masuk.
“Untuk mengatasi tantangan
ini, Kementerian PUPR memodifikasi bendungan dengan meningkatkan kapasitas
asupan dan menyediakan gerbang tambahan untuk mengamankan ruang penyimpanan dan
penyerapan debit masuk,” tuturnya.
Selain itu, Kementerian PUPR
juga menawarkan beberapa opsi pembiayaan infrastruktur untuk memastikan upaya
peningkatan penyimpanan air melalui konstruksi dan rehabilitasi bendungan dapat
dilaksanakan. Skema ini dipercaya dapat menarik lebih banyak sektor swasta
untuk berinvestasi di bidang sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air.
“Indonesia akan terus
berkontribusi dalam diskusi global tentang masalah air. Bekerja sama dengan
United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR), kami akan menjadi tuan rumah
sesi ke-7 Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali pada Mei 2022
mendatang serta World Water Forum pada tahun 2024,” tutupnya.
Turut hadir Chairman HELP Han
Seung Soo, Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Mark Harbers,
Profesor National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Kenzo Hiroki,
Executive Secretary United Nations Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alishjabana, Chairman Governing Board of
International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) Koos Wieriks,
Chairman Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) Imam Santoso, dan
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Rls)