Bisniscorner.com – Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua
Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI
Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).
Dalam sambutannya itu, Teguh
mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan
Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan
menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air.
Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan
Cita-cita.
“Salah satu dari Nawacita
adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris,
menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi
yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat
dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.
“Sudah sepatutnya kita
memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung
mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.
Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri
Pesan agar komunitas pers
khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan
pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.
Sebelumnya ia menguraikan
kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di
sejumlah daerah.
Sedianya, Firli Bahuri juga
hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di
KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Teguh mengatakan, Ketua KPK
selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik
eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di
negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat
tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki
kaitan dengan threshold dan biaya politik.
“Bapak dan Ibu sekalian
mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya,
dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan
bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya
nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam
program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.
Tahun-tahun Politik
Pesan terakhir yang
disampaikan Teguh Santosa terkait dengan tahun-tahun politik menjelang
pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia kembali mengimbau media
siber anggota JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran
kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax.
“Bila ada informasi yang masih
diragukan kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak
boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk
perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan
sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI
Pusat ini.
Teguh juga mengimbau agar
media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok
pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan
nasional dan lokal.
“Sudah cukup kita mendengar
isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan
merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok
pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya.
Dia menambahkan, setidaknya
ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun
politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan
terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan
keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan
kepentingan-kepentingan global di kawasan.
Indonesia adalah negara yang
terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada
external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi
politik di tanah air.
“Sudah tentu pula kita harus
menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh
Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.
Pengda JMSI Tulang Punggung
Pengda JMSI Kaltim dipimpin
Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty
Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang
dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.
Pengukuhan dihadiri antara
lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman,
Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan
Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.
Teguh di bagian paling awal
sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun
sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua
tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, pada Februari 2020.
“JMSI Kaltim adalah salah satu
tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya
ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan
JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa. (Rls)