Bisniscorner.com – Perubahan iklim (climate change) menjadi salah satu masalah global yang kini terjadi di berbagai belahan dunia. Krisis iklim telah mendorong Indonesia dan 194 negara lain untuk menandatangani Paris Agreement di tahun 2016 yang diwujudkan dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Bahkan negara G-20 kembali menegaskan pentingnya menaruh isu krisis iklim dalam agenda mengurangi dampak perekonomian akibat krisis iklim dalam G-20 Summit Bali di tahun 2022.

Target yang dipasang dalam NDC ini diyakini tidak hanya baik bagi lingkungan, namun juga dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia. Terlihat dari kewajiban yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penyampaian laporan berkelanjutan (ESG Report) kepada emiten, desakan masyarakat terhadap perusahaan yang menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan juga semakin tinggi, salah satunya sektor properti.

Berdasarkan laporan Climate Transparency: Laporan Membandingkan Aksi Iklim G20 Menuju Zero Net tahun 2021, sektor bangunan menyumbang 39 persen dampak emisi karbon terhadap perubahan iklim yang bersumber dari pembakaran bahan bakar untuk pembangunan hingga jaringan listrik dan peralatan rumah tangga.

Untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia melakukan transisi energi secara bertahap dari yang sebelumnya menggunakan energi fosil, kemudian beralih menuju energi bersih dan terbarukan. Transisi energi ini dikampanyekan pemerintah Indonesia melalui program Net Zero Emissions (NZE) 2060 untuk mempercepat pencapaian target National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebanyak 32%-43.2% atau setara dengan 912-1.225 juta ton CO2e.

Sinar Mas Land sebagai salah satu pengembang property terbesar di Indonesia pun turut mendukung inisiasi pemerintah dan mengambil bagian dalam mengurangi emisi CO2 melalui penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk konsumsi listrik hijau melalui penggunaan sertifikat Energi Baru Terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero).

Kesepakatan penggunaan layanan REC tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian jual beli REC antara Sinar Mas Land sebagai pelanggan dan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten. REC ini diberikan PLN untuk lima gedung milik Sinar Mas Land di antaranya Sinar Mas Land Plaza Thamrin, Sinar Mas Land Plaza BSD City, My Republic Plaza BSD City, Green Office Park 1 BSD City, dan Green Office Park 9 BSD City dengan penyediaan tahap 1 sebesar 613 mWh dan dilakukan secara bertahap yang akan tercapai 100% pembelian REC pada bulan Januari 2025.

Ego Syahrial (Staf Khusus Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bidang Strategi Pencapaian Transisi Energi) mengatakan, pengembangan EBT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang sejalan dengan komitmen NDC. Dalam hal ini, Indonesia telah meningkatkan target NDC menjadi 32% dengan kemampuan sendiri, dan 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pada tahun 2022, sektor energi telah berhasil menurunkan sekitar 95 juta ton CO2. Transisi energi menuju energi bersih dan akselerasi pencapaian target EBT ini tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, namun diperlukan peranan dari multi-stakeholders baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, akademisi, asosiasi, hingga masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi atas upaya Sinar Mas Land yang telah memanfaatkan REC untuk 5 gedung kantor yang telah tersertifikasi menjadi green building. Semoga penggunaan REC dapat berlanjut pada inisiatif penggunaan EBT di seluruh fasilitas Sinar Mas Land. Kami harap, upaya ini juga dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk memanfaatkan EBT melalui penerapan prinsip Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan transisi energi untuk mencapai target NZE pada 2060,” terangnya di sela-sela acara pemberian REC kepada Sinar Mas Land pada Selasa, 21 Maret 2023.

Bupati Tangerang – A. Zaki Iskandar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat menyambut baik upaya Sinar Mas Land dalam mengurangi emisi karbon melalui penerapan Energi Baru Terbarukan atau EBT dengan penggunaan sumber energi bersih dari PLN. Dalam sesi rapat Musrembang hari ini, salah satu fokus yang dibahas adalah pengurangan emisi karbon di wilayah Kabupaten Tangerang,  sejalan dengan yang dilakukan PLN dan kami juga akan mencoba menerapkan di sejumlah gedung pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land – Muhammad Reza Abdulmajid mengatakan, pembelian REC ini mewakili hak kepemilikan atas manfaat lingkungan dari pembangkit listrik sumber energi terbarukan. Sebelumnya, Sinar Mas Land juga telah melakukan upaya dekarbonisasi melalui implementasi green building yang dapat memberikan efisiensi energi cukup besar serta instalasi solar panel di sejumlah gedung komersial. Penggunaan listrik hijau yang ramah lingkungan dari PT PLN Persero di harapkan dapat mencapai target dekarbonisasi perusahaan sebesar 35 persen dari sektor energi pada tahun 2034 mendatang atau setara dengan 35.476,10 ton C02e. Inisiatif ini juga akan mendukung komitmen perusahaan untuk mencapai net zero di tahun 2060.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasi kepada Sinar Mas Land sebagai pelanggan PLN yang telah mendukung program transisi energi bersih dengan pemanfaatan REC. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa semakin banyak perusahaan yang bergerak ke arah industri hijau dengan mencari sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur,” terang Darmawan.

Selain mengoptimalkan sertifikat EBT, kelima gedung perkantoran milik Sinar Mas Land juga telah mendapatkan sertifikasi Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Selanjutnya, untuk kawasan perkantoran BSD Green Office Park juga telah tersertifikasi Gold Green District dari Building Construction Authority (BCA) Singapura. Sinar Mas Land berkomitmen untuk menerapkan konsep sustainable development dalam setiap produk hunian hingga kegiatan bisnis perusahaan. Upaya keberlanjutan yang dilakukan Sinar Mas Land di antaranya green building, low carbon emission, energy saving, water resource management, green waste management, less plastic, hingga green habit. (Red)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penggunaan teknologi komunikasi dan informasi serta inovasi digital dalam pembangunan infrastruktur agar efektif dan efisien. Penggunaan teknologi salah satunya diterapkan pada Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan meluncurkan fitur Early Warning System (EWS) dalam sistem informasi manajemen pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP).

Fitur EWS merupakan inovasi baru dalam sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk pengawasan, pengendalian, dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan PISEW.  Fitur ini sebagai peringatan dini pada setiap tahapan kritis pelaksanaan kegiatan PISEW. Nantinya, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk program PKP mendapatkan pesan peringatan secara otomatis (by system) jika tahapan pelaksanaan kegiatan PISEW mendekati deadline waktu yang telah ditentukan dalam jadwal nasional.

“Sebagai upaya meminimalisir risiko serta upaya yang kreatif dan inovatif perlu dilakukan pemanfaatkan teknologi informasi, salah satunya diwujudkan melalui inovasi Early Warning System dalam SIM IBM PKP yang telah diluncurkan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Rakornas Kegiatan PISEW TA 2023 di Jakarta, Senin (06/03/2023).

Menurut Diana, pemanfaatan teknologi informatika sangat diperlukan dalam manajemen risiko pada pembangunan infrastruktur di era menuju Society 5.0. “Selain pelaksanaan kegiatan PISEW, saya harap untuk kegiatan lainnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya dapat mulai mengarah untuk menerapkan konsep Society 4.0, bahkan Society 5.0,” kata Diana.

Pada tahun 2023, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya menargetkan program PISEW tersebar di 1.340 lokasi di Indonesia. Target tersebut naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2022 yang hanya 450 lokasi. Pada umumnya infrastruktur berbasis masyarakat yang dibangun melalui program PISEW adalah jalan produksi untuk menunjang produksi pertanian, industri, serta prasarana pendukung komoditas masyarakat, seperti memudahkan petani mengangkut hasil pertanian, perkebunan atau perikanan.

Pelaksanaan program PISEW disalurkan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work yang dikerjakan oleh masyarakat setempat dan tidak menggunakan kontraktor. Selain jalan produksi, program  PISEW juga dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dasar skala kecamatan atau perdesaan seperti jembatan kecil, peningkatan kualitas air minun dan sanitasi, serta infrastruktur pendukung produktivitas masyarakat lainnya. (Rls)

Bisniscorner.com – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi meluncurkan sertifikat dan barcode bagi setiap media online yang menjadi anggotanya.

Peluncuran sertifikat dan barcode anggota yang merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-4 JMSI itu , berlangsung di berlangsung di Hotel Santika Dyandr, Medan Sumatera Utara, Rabu (8/2/2023).

Peluncuran sertifikat dan barcode dilakukan oleh Sekretaris Jenderal JMSI Eko Pamuji dan Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat JMSI Dino Umahuk, ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada tiga perwakilan anggota, yakni ajnn.net Aceh, sumut24.com Medan dan Infosatu.co Kalimantan Timur.

Ketua Bidang Organisasi PP JMSI Dino Umahuk kepada media pers mengatakan, sertifikat dan barcode merupakan bentuk perlindungan kepada setiap anggota JMSI dari praktek tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan JMSI.

Selain itu, sertifikat dan barcode juga merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik terkait keberadaan media yang profesional.

“Jadi dengan adanya sertifikat dan barcode ini setiap anggota JMSI dapat diketahui oleh publik. Ketika barcodenya di scan, maka langsung terhubung ke sistem kita dan langsung ketahuan media yang bersangkutan anggota JMSI atau bukan,” beber Umahuk.

Dino menambahkan, dengan adanya sertifikat dan barcode ini, juga memudahkan Dewan Pers dalam memantau keberadaan media siber yang menjadi anggota JMSI. Demikian juga dengan publik bila ada sengketa pers.

“Jadi Dewan Pers bisa langsung memantau setiap anggota JMSI melalui scan barcode di website masing-masing anggota kami. Selain itu bila ada masyarakat yang bermasalah dengan media juga mudah mengidentifikasi benar atau tidak media tersebut anggota JMSI,” pungkasnya. (Rls)